KPU Kabupaten Pasuruan Mengucapkan Selamat Memperingati Hari Trikora (Tri Komando Rakyat) Tahun 2021
Selengkapnya
KPU Kabupaten Pasuruan Mengucapkan Selamat Memperingati Hari Trikora (Tri Komando Rakyat) Tahun 2021
Batu, kab-pasuruan.kpu.go.id - Jum'at (17-12-2021) KPU Kabupaten Pasuruan menghadiri undangan KPU Provinsi Jawa Timur di Kota Batu terkait rapat koordinasi (rakor), evaluasi dan peningkatan kualitas serta pertanggungjawaban keuangan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur yang berlangsung selama 2 (dua) hari yakni tanggal 17-18 Desember 2021 sesuai surat KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 109/KEU.02-1-UND/35/Prov/XII/2021 Tanggal 9 Desember 2021. Dilaksanakan di Gedung Graha Pancasila Balai Kota Among Tani Batu, acara pembukaan dimulai pukul 09.30 WIB. Wakil Walikota Batu Ir. H. Punjul Santosa, SH, MM dalam sambutannya mengucapkan selamat datang dan mengapresiasi KPU Provinsi Jawa Timur yang telah memilih Kota Batu sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan rakor ini. "Dengan adanya kegiatan ini, saya berharap kegiatan perekonomian di Batu dapat bergeliat kembali pasca Covid-19 yang melanda seluruh dunia termasuk di Batu," ujarnya. "Saya berpesan kepada teman-teman KPU agar tetap selalu mentaati protokol kesehatan untuk kebaikan kita semua", imbuh Punjul. Sambutan selanjutnya disampaikan oleh Anggota KPU Provinsi Jawa Timur Miftahur Rozaq, sekaligus membuka acara rakor secara resmi. Dalam sambutannya beliau juga menyatakan terima kasih kepada Wakil Walikota Batu atas fasilitas yang disediakan pada acara pembukaan rakor kali ini. Lebih lanjut, beliau menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran Ketua KPU Provinsi Jawa Timur dalam acara tersebut dikarenakan harus mengikuti kegiatan lain yang tidak kalah penting. "Sukses penyelenggaraan dan sukses pertanggungjawaban keuangan merupakan komitmen bersama yang harus dilakukan oleh KPU sebagai penyelenggara," tegas beliau. Pada pukul 14.00 WIB, bertempat di Ruang Hall Royal Orchids Garden Hotel & Condominium acara dilanjutkan dengan pemaparan materi dan diskusi. Acara diskusi yang merupakan acara inti rakor pada hari pertama ini dipandu oleh Sub Koordinator Program dan Data KPU Provinsi Jawa Timur, Nurita Paramita. Materi disampaikan oleh Purnaningrum selaku Pelaksana pada Seksi PPA I Kanwil DJPB Jawa Timur. Beliau menjelaskan secara terperinci terkait Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan sosialisasi terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun 2022. "Terdapat 13 indikator yang menjadi tolak ukur dalam penyusunan IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran). Dari waktu ke waktu IKPA terus mengalami perkembangan, yang diatur dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2021 sebagai penguatan kerangka regulasi," jelasnya. Di penghujung acara Ketua KPU Provinsi Jawa Timur Choirul Anam, Divisi Perencanaan dan Logistik Miftahur Rozaq serta Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur Nanik Karsini memberikan pengarahan. Beberapa hal yang disampaikan meliputi pencermatan TPS terkait perencanaan anggaran Pemilihan 2024, Penerapan CMS (Cash Management System) dalam pengelolaan keuangan, serta pentingnya penganggaran yang mengedepankan prinsip-prinsip akuntabilitas keuangan. Hadir dari KPU Kabupaten Pasuruan, Ketua (Zainul Faizin), Sekretaris (Sherla Rusdianto), Pejabat Pembuat Komitmen (Barda Suraidah), Bendahara Pengeluaran (Nurhayati Madjodjo) dan Operator SAKTI (Adi Setyawan). Hingga berita ini di unggah, acara masih berlangsung hingga esok hari tanggal 18 Desember 2021 dengan materi 'Peningkatan Integritas Pengelolaan Keuangan' oleh narasumber dari KPU RI.
Pasuruan, kab-pasuruan.kpu.go.id - Kamis (16-12-2021) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengadakan Rapat Sosialisasi Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota. Acara rapat sosialisasi diikuti seluruh jajaran ASN di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota se-Indonesia. Acara dibuka pukul 09.15 WIB oleh Endah Purnamawati, Kepala Bagian Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai Biro SDM KPU RI. Dilanjutkan pemaparan oleh narasumber dari Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) yakni Imam Syafi’i Toha selaku Direktur Kerjasama Kepesertaan Tapera dan Kepala Divisi Kerjasama Kepesertaan Tapera, Barik Gussaini. Kepada seluruh peserta sosialisasi, Imam Syafi’i Toha menjelaskan terkait pentingnya para peserta Tapera untuk melakukan updating data terkait kepesertaan. “Updating data peserta Tapera wajib dilakukan oleh seluruh peserta Tapera dilingkungan KPU, sehingga para pekerja dapat memperoleh hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Imam. Lebih lanjut Imam menerangkan “BP Tapera adalah badan hukum publik di Indonesia yang dibentuk untuk mengelola Tabungan Perumahan Rakyat yang secara resmi menggantikan tugas, wewenang dan fungsi Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (BAPERTARUM) yang merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian khusus untuk melayani bantuan Tabungan Perumahanan bagi Pegawai Negeri Sipil yang resmi dilikuidasi dan dibubarkan pada 24 Maret 2018 atau tepat sejak 2 tahun Undang-Undang tersebut disahkan.” “BP Tapera bertanggungjawab pada Komite Tapera yang beranggotakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Keuangan, Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta unsur profesional yang memahami perumahan dan permukiman. Tapera dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 4 tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat yang bertujuan untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta melalui keterpaduan penyusunan rencana, program, dan pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan,” imbuhnya. Secara spesifik, Barik Gussaini Kepala Divisi Kerjasama Kepesertaan Tapera menerangkan secara teknis proses updating data peserta Tapera kepada seluruh peserta dengan mengakses portal SITARA http://sitara.tapera.go.id. Dimana peserta tapera dapat secara online melakukan proses aktivasi, updating dan serta pengecekan secara langsung kepesertaan program Tapera. Usai pemaparan, dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab yang diikuti seluruh peserta sosialisasi untuk memperoleh pemahaman lebih mendalam terkait Tapera. Jajaran ASN Sekretariat KPU Kabupaten Pasuruan, turut hadir secara virtual dalam acara tersebut, hingga acara usai pukul 11.40 WIB.
Pasuruan, kab-pasuruan.kpu.go.id – KPU Kabupaten Pasuruan hadir secara virtual dalam kegiatan media gathering sekaligus launching Rumah Pintar Pemilu (RPP) Prabu Linggih berbasis android yang diinisasi oleh KPU Kota Probolinggo, Rabu (15/12/2021). Adanya kecanggihan teknologi dan informasi di era modern ini, mendorong lembaga pemerintah untuk menyapa publik dengan cara yang lebih kreatif. Oleh karena itu, KPU Kota Probolinggo meluncurkan RPP Prabu Linggih based android dengan tujuan agar para pemangku kepentingan dapat mengakses informasi kepemiluan secara cepat, mudah dan akurat melalui aplikasi. Kegiatan tersebut diikuti oleh Ketua beserta Anggota KPU Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM, serta Kasubbag/Subkoordinator Tekmas dari KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Hadir pula Kepala Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU RI, Anggota KPU Provinsi Jawa Timur Divisi Sosdiklih dan Parmas, Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan, beserta segenap pimpinan OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, Ketua PWI Persiapan Probolinggo beserta sejumlah rekan media dan pers di Kota Probolinggo. Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid tersebut mengusung tema “Peran Media dalam Mensukseskan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024” dan dibuka secara resmi oleh Kepala Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU RI, Cahyo Ariawan pada pukul 09.00 secara daring melalui zoom meeting. Dalam sambutannya Cahyo menerangkan bahwa dalam mensukseskan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, KPU harus senantiasa berkoordinasi dengan stakeholder diantaranya media maupun pers yang berperan dalam menjaga kehidupan demokrasi tetap kondusif. “KPU harus senantiasa berkoordinasi dengan stakeholder demi suksesnya Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 mendatang. Peran nyata KPU bersama pemerintah daerah dalam mensosialisikan hajatan bangsa ini juga tak lepas dari kontribusi rekan media maupun pers. Dimana pers berfungsi dalam mengawal jalannya demokrasi dan menjadi pilar penyelenggaraan demokrasi, sedangkan media memiliki peran yang besar dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk memilih, melawan hoaks dan ujaran kebencian yang mengancam kehidupan berdemokrasi,” terang Cahyo. Acara lantas dilanjutkan dengan sambutan Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan mewakili Walikota Probolinggo, Wawan Sugiantoro yang menyampaikan harapannya bahwa dengan terobosan yang dilakukan oleh KPU Kota Probolinggo, dapat mengedukasi masyarakat terkait kegiatan-kegiatan persiapan Pemilu maupun Pemilihan Tahun 2024 yang akan dilaksanakan di Kota Probolinggo. Ahmad Hudri selaku Ketua KPU Kota Probolinggo menyatakan bahwa sejatinya Rumah Pintar Pemilu akan menjadi pusat informasi kepemiluan, demokrasi dan politik di Kota Probolinggo. Saat ini KPU sebagai penyelenggara pemilu dihadapkan pada era kolaborasi. Dimana keberhasilan pemilu tidak serta merta ditinjau dari sisi KPU saja, namun juga bergantung pada seberapa masif KPU bisa membangun kerjasama dengan berbagai pihak, salah satunya adalah rekan media. “Media menjadi salah satu pilar penting dalam keberhasilan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan lalu, dengan turut menyebarluaskan informasi dan edukasi terkait pemilu kepada masyarakat. Teman-teman media diharapkan dapat memberikan masukan-masukan kritis yang sifatnya membangun terhadap kinerja kelembagaan KPU khususnya dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu,” ujarnya. RPP Prabu Linggih Based Android pun secara resmi dilaunching oleh Ketua KPU Kota Probolinggo, Anggota KPU Provinsi Jawa Timur Divisi Sosdiklih dan Parmas, serta Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Pemerintah Kota Probolinggo secara simbolis dengan meletakkan tangan kanan pada layar. Rangkaian acara berikutnya yakni penyampaikan materi oleh narasumber dan diskusi tanya jawab di kalangan peserta media gathering dengan dipandu oleh Radfan Faisal, Anggota KPU Kota Probolinggo Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM. Dalam pemaparan materinya, narasumber pertama Ahmad Suyuti selaku Ketua PWI Persiapan Probolinggo menuturkan bahwa media harus independen, tidak diintervensi oleh siapapun dan berkerja sesuai nurani dalam mengabarkan fakta yang ada dengan tetap memperhatikan etika dan undang-undang jurnalistik. Materi kedua disampaikan oleh narasumber Anggota KPU Provinsi Jawa Timur Divisi Sosdiklih dan Parmas, Gogot Cahyo Baskoro. Beliau menegaskan bahwa demokrasi dan kebebasan pers layaknya dua sisi mata uang yang saling berkaitan erat. “Tidak ada demokrasi tanpa kebebasan pers dan tak ada kebebasan pers tanpa demokrasi. Pers sangat dibutuhkan KPU dalam rangka untuk meningkatkan partsipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan, sekaligus untuk menjawab keterbatasan penyelenggara dalam mengakses masyarakat hingga lini terkecil,” papar Gogot.
Pasuruan, kab-pasuruan.kpu.go.id- Rabu (15/12/2021) KPU Kabupaten Pasuruan mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Simulasi Penyusunan serta Penilaian Sasaran Kinerja PNS Periode II Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Biro SDM KPU RI. Acara dilaksanakan secara daring via zoom meeting, diikuti oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se-Indonesia. Dimulai pada pukul 09.15 WIB, acara dibuka dan sekaligus dimoderatori oleh Endah Purnamawati selaku Kepala Bagian Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai KPU RI. Bimtek menghadirkan tiga narasumber dari Badan Kepegawaian Negara, yakni Erysa, Hamzah Al Hasani dan Fitriani Panjaitan. Acara terdiri dari pemaparan materi, simulasi penyusunan SKP dan sesi tanya jawab. Hamzah Al Hasani memaparkan bahwa penyusunan SKP Periode ke II memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil dengan Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Sistem Manajamen Kinerja PNS. “Ada transfromasi SKP. Jika penyusunan SKP Periode I berpedoman pada PP 46 Tahun 2011 dengan Petunjuk Teknis Perka BKN Nomor 1 Tahun 2013. Sedangkan untuk SKP Periode II berpedoman pada PP 30 Tahun 2019 dengan Petunjuk Teknis Permen PANRB Nomor 8 Tahun 2021.” Jelas Hamzah. Hamzah juga menyebutkan bahwa ada tiga unsur penting dalam pengelolaan kinerja yakni SDM, Perencanaan dan Pengawasan. Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan kegiatan simulasi penyusunan dan penginputan SKP yang dipandu oleh Erysa. Dalam sesi penutupan, Fitriani Panjaitan memberikan beberapa rangkuman penting mengenai Bimtek pada hari ini perihal regulasi, format dan tahapan penyusunan. Di antaranya, Fitriani menegaskan bahwa pada penyusunan SKP Periode II harus menuangkan hasil yang dicapai (output) PNS bukan memaparkan aktivitas seperti pada penyusunan SKP Periode I. “Sekarang mindset-nya harus diubah semua, bahwa kita berkinerja itu bukan melakukan aktivitas tapi hasil yang kita dapatkan apa. Itu yang harus kita tuangkan di PP 30 ini.” Tegas Fitriani. Endah Purnamawati dalam sesi penutup berharap adanya Bimtek mampu memberikan pencerhan bagi peserta yang menghadiri. Endah juga mengarahkan agar KPU provinsi mampu melakukan asistensi, supervisi dan mengakomodir jika ada satuan kerja kabupaten/kota di wilayahnya yang masih kebingungan perihal penyusunan SKP Periode II. Turut hadir peserta dari KPU Kabupaten Pasuruan, yaitu Nurhayati Madjodjo selaku Plt. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik dan Shinta Dwi Adinda selaku Pengadministrasi Umum di Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik. Kegiatan tersebut berlangsung lancar hingga selesai pada pukul 13.20 WIB.
Pasuruan, kab-pasuruan.kpu.go.id - Rabu (15-12-2021) KPU Kabupaten Pasuruan Mengikuti Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara yang diadakan oleh KPU RI. Acara Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu 2024 digelar secara luring di Medan, Sumatera Utara dan disiarkan langsung melalui kanal youtube KPU RI. Simulasi kali ini merupakan simulasi ketiga, sebelumnya KPU RI telah menggelar acara simulasi yang sama di Manado, Sulawesi Utara pada 20 November 2021 dan di Denpasar, Bali tanggal 2 Desember 2021. Dalam pembukaan acara tersebut, Ketua KPU RI Ilham Saputra berharap dengan adanya simulasi ini, maka ada bahan evaluasi yang bisa dilaksanakan pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 mendatang. "Diselenggarakannya simulasi ini memiliki beberapa tujuan. Salah satunya untuk meminimalisir suara tidak sah pada pelaksanaan Pemilu yang akan datang. Selain itu, simulasi dengan desain surat suara dan formulir yang disederhanakan ini bertujuan untuk mencari formulasi agar beban kerja penyelenggara di TPS tidak seperti Pemilu sebelumnya. Maka perlu kemudian dilakukan kajian atau riset dalam menentukan formulasi tersebut, salah satunya melalui simulasi pemungutan dan penghitungan suara dengan beberapa desain surat suara dan formulir yang sudah disederhanakan oleh KPU. Dari simulasi ini diharapkan adanya evaluasi dan saran untuk pelaksanaan Pemilu kita ke depan menjadi lebih efektif dan efisien." terangnya Ilham Saputra. Pada setiap simulasi, KPU RI melakukan uji coba pada 2 TPS dengan desain surat suara dan formulir yang berbeda. Dari simulasi ini KPU melakukan survey evaluasi kepada relawan pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya di dua TPS simulasi. Evaluasi tersebut akan menjadi bahan KPU RI untuk melakukan penyempurnaan desain surat suara pada Pemilu yang akan datang. Simulasi ini dilaksanakan menjadi 2 (dua) sesi, sesi I Pemungutan Suara yang dimulai pukul 08.30 WIB sampai 13 00 WIB dan sesi II Penghitungan Suara yang dimulai pukul 13.30 WIB sampai selesai. Pada kesempatan simulasi kali ini, Fatimatuz Zahro Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Plt. Teknis dan Hupmas KPU Kabupaten Pasuruan, Barda Suraidah mengikuti acara secara daring melalui kanal youtube KPU RI.