Berita Terkini

Selasa, 08 Agustus 2023 14:00
100

Ubah Cara Pandang, KPU Seragamkan Produk Hukum

Demi meningkatkan kapasitas dan keseragaman cara pandang  dalam proses penyusunan produk hukum KPU, KPU RI menghelatkan rapat koordinasi KPU dengan KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. KPU sebagai Lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan sejumlah produk hukum berupa peraturan maupun keputusan sangat penting untuk memperhatikan hal ini. Acara dibuka dengan tarian Lenggang Cisadane dan pengalungan atribut Suku Badui sekaligus ucapan selamat datang dari provinsi Banten kepada KPU RI berupa penyematan udeng, selendang dan tas khas Suku Badui. Kemudian sambutan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari sekaligus membuka kegiatan Rapat Koordinasi KPU dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Dalam Rangka Peningkatan Kepasitas Penyusunan Produk Hukum Bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia, Gelombang II, di Tangerang, Banten, Minggu (6/8/2023) malam. "Untuk menjamin kepastian hukum produk hukum KPU maka aspek formil, legal drafting perumusan norma harus kita ketahui bersama dan nanti kita praktekkan bersama. Jadi rakor untuk beberapa hari ke depan adalah memastikan semua produk hukum kita ini seragam cara pandang nya pemahamannya," terang Hasyim. Ia juga menambahkan bahwa KPU sebagai penyelenggara pemilu perlu mempedomani beberapa hal yaitu, UU pemilu, UU pembentukan peraturan perundang-undangan, Peraturan KPU tentang tata naskah dinas KPU, Peraturan terkait pembentukan peraturan dan keputusan produk hukum, Peraturan KPU tentang teknis penyelenggaraan pemilu. Agenda yang diselenggarakan selama tiga hari ini diawali dengan arahan serta sambutan dari komisioner KPU Ri serta Sekjen KPU. Selanjutnya Anggota KPU Yulianto Sudrajat menekankan tugas divisi hukum penting untuk memastikan seluruh produk hukum, terutama fungsi pengawasan internal. "Apalagi ini tahapan pemilu, pengawasan internal untuk memfilter sebelum ke DKPP Jadi sudah dikaji pengawasan internalnya," tutur Drajat. Sedangkan Idham Holik mengingatkan konteks terkait rakor adalah peningkatan profesionalitas. Dan ciri dari profesionalitas adalah peningkatan kapasitas, kompetensi, literasi. "Salah satu indikator profesionalitas adalah berkepastian hukum," tambah Idham. Sekretaris Jenderal KPU Bernad Dermawan Sutrisno mengingatkan jajaran sekretariat bahwa tujuan dari rakor ini adalah memahami tugas dalam memberikan dukungan teknis dan administrasi yang  kesemuanya memiliki konsekuensi hukum. "Kita sebagai pejabat yang bertanggungjawab terhadap arsip itu mempunyai konsekuensi pidana ketika kita tidak mengelola arsip dengan benar apalagi sudah ditentukan retensinya kapanpun  penghapusan, kapan arsip penyimpanan, itu penting," tutur Bernard. Arahan tersebut sekaligus mengakhiri kegiatan hari pertama rakor kali ini. Sedangkan agenda di hari kedua adalah diskusi panel yang diawali dengan materi hierarki peraturan perundang-undangan dan materi pemetaan kerawanan terhadap produk hukum KPU yang berdampak pada potensi PAP dan FC produk hukum kemudian dilaksanakan post test. Selanjutnya di hari ketiga acara ditutup dengan evaluasi kegiatan dan penyusunan rekomendasi.

Selengkapnya
Minggu, 06 Agustus 2023 22:00
128

Siap Sambut Tahapan Kampanye, KPU Jatim Kupas PKPU Kampanye Pemilu 2024

Semakin dekatnya tahapan kampanye Pemilu tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasuruan hadiri Rapat Koordinasi Bersama KPU provinsi Jawa Timur. Minggu, (6/8/2023). Pukul 19.00 WIB. Bertempat di Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jalan DR. Wahidin Sudiro Husodo Kebomas Gresik. Rapat Koordinasi kali ini dilakukan guna membedah regulasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 terkait Kampanye Pemilu dan penyusunan Daftar Inventaris Masalahnya. Hadir dalam kegiatan Ketua KPU Provinsi Jawa Timur Choirul Anam, Anggota Gogot Cahyo Baskoro, Miftahur Rozaq, Nurul Amalia, Insan Qoriawan, Rochani, sekretaris Nanik Karsini. Dalam sambutannya Ketua KPU Provinsi Jawa Timur Choirul Anam menyampaikan bahwa PKPU terkait kampanye telah diundangkan. “Pembahasan ini begitu penting dikarenakan pada PKPU 15 Tahun 2023 ini perlu pemahaman yang lebih awal secara utuh” ujarnya. Adapun beberapa keperluan yang harus di siapkan pada tahapan kampanye. “Beberapa mungkin perlu disiapkan seperti penempatan terkait titik lokasi Alat Peraga Kampanye (APK) serta perlunya berkoordinasi dengan stakeholder terkait fasilitasi” terang Anam. Sementara itu Anggota KPU Provinsi Jawa Timur Gogot Cahyo Baskoro mengharapkan kepada KPU Kabupaten/kota untuk menginventalisir aturan yang berpotensi menjadi kendala. “Kepada seluruh KPU Kabupaten/kota dapat membuat Daftar Inventaris Masalah (DIM) untuk kemudian kami sampaikan ketika mengikuti rakor di tingkat Nasional” jelasnya. Sesi berlangsung selama 1 Hari dan dilanjutkan pada hari berikutnya terkait persiapan Kirab Pemilu 2024 di Jatim melalui jalur V yang akan diterima pertama kali di Sidoarjo pada 20 Agustus 2023. Kegiatan diikuti oleh Anggota KPU Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM, Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hupmas se-Jawa Timur serta Sekretaris KPU Kabupaten/kota yang melaksanakan Kirab di Jalur V.(N13K)

Selengkapnya
Minggu, 06 Agustus 2023 17:00
113

Vermin Dokumen  Bakal Calon Selesai, KPU Kabupaten Pasuruan Sampaikan Hasil Akhirnya Kepada Partai Politik

Dengan berakhirnya masa awal dan perbaikan pengajuan dokumen bacalon, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyampaikan Berita Acara (BA) Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan pada Pemilu Tahun 2024 pada Minggu, (6/8/2023) Pukul 10.00 WIB bertempat di gedung serbaguna KPU Kabupaten Pasuruan. Hadir dalam kegiatan Ketua KPU Kabupaten Pasuruan Zainul Faizin, Anggota KPU Fatimatuz Zahro, Suyatmin, dan juga Abdul Kholiq beserta jajaran sekretariat KPU Kabupaten Pasuruan. Ketua KPU Kabupaten Pasuruan pada sambutannya menyampaikan, bahwa penyampaian hasil verifikasi administrasi ini merupakan bagian dari tahapan yang harus dilaksanakan sesuai SE dan KPT 996 tahun 2023. “Maksud dari penyampaian BA hasil akhir vermin dokumen bacalon ini merupakan proses dari BA hasil vermin awal dan BA hasil vermin perbaikan. BA hasil akhir akan menjadi rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) yang akan dicermati oleh partai politik melalui Silon. Pencermatan DCS dimulai tanggal 6 hingga 11 Agustus 2023, di waktu tersebut partai politik bisa mengganti bakal calon baik yang sudah memenuhi syarat atau yang tidak memenuhi syarat. Mohon betul-betul dimanfaatkan waktu yang tersedia, karena pasca tanggal 11 Agustus sudah tidak ada lagi waktu perbaikan.” jelas Faizin. Usai sambutan, sesi dilanjutkan dengan penyerahan BA kepada setiap partai politik yang hadir dan pemaparan materi yang disampaikan langsung oleh Anggota KPU divisi Teknis Penyelenggaraan Fatimatuz Zahro. Zahro menyampaikan bahwa Setiap partai politik akan mendapatkan rancangan DCS melalui silon. “Dikarenakan rancangan DCS akan dikirimkan kepada akun silon masing-masing partai politik, maka saya harap setiap partai politik dapat membuka atau mengakses silon untuk dilakukan pencermatan. Bisa dikoordinasikan dengan DPP parpol untuk akses pencermatan DCS.” ujar Zahro. Acara tersebut dihadiri oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Pasuruan Misbahul Munir beserta dua orang perwakilan dari masing-masing partai politik.(ade/zhr)

Selengkapnya
Sabtu, 05 Agustus 2023 20:00
114

Masuki Tahapan DPTb KPU adakan Rakor Bersama PPK

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasuruan adakan Rapat Koordinasi Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilu 2024 KPU Kabupaten Pasuruan dan PPK se-Kabupaten Pasuruan. Sabtu, (5/8/2023). Bertempat di Gedung Serbaguna KPU Kabupaten Pasuruan. Acara dihadiri Ketua KPU Pasuruan Zainul Faizin, Divisi Teknis Penyelenggaraan Fatimatuz Zahro, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Suyatmin, Divisi Hukum dan Pengawasan Eriek Zainuri, Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Abdul Kholiq, Sekretaris KPU Pasuruan Sherla Rusdianto beserta jajaran sekretariat terkait. Dalam sambutannya Ketua KPU Pasuruan Zainul Faizin menyampaikan terkait langkah kedepan yang harus dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). “Terkait proses tahapan pemilu yang sudah memasuki tahapan DPTb, saya harap kepada seluruh PPK untuk meyusun dan memilih yang nantinya menjadi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dikarenakan butuh respon yang cepat atau tanggap dan juga tepat dalam menghadapi berbagai masalah dan kendala terkait proses pemilu. Jangan sampai memilih petugas yang tidak responsif karena bisa menjadi hambatan dan saya tidak ingin proses perekrutan KPPS lewat dari waktu yang telah ditetapkan” ujarnya. Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi terkait Proses dan langkah-langkah penyusunan DPTb yang di pimpin langsung oleh Anggota KPU divisi Perencanaan, Data dan Informasi Abdul Kholiq. Adapun tata cara pembuatan form dan penginputan DPTb pada Sidalih yang di paparkan dan dijelaskan oleh Sekretaris KPU Pasuruan Sherla Rusdianto. Abdul Kholiq berharap setelah di adakannya Rapat Koordinasi tersebut setiap PPK dapat memahami arahan dan petunjuk yang diberikan, karena sudah dengan runtut dan sistematis dijelaskan. Kegiatan dihadiri oleh 24 Anggota PPK Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi se-Kabupaten Pasuruan serta 1 orang pihak eksternal Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Bangil Dimas Febri.(wir)

Selengkapnya
Sabtu, 05 Agustus 2023 18:00
115

Mantapkan Pemahaman terkait DCS, KPU Jatim Adakan Rakor Bersama KPU Kab/Kota se-Jawa Timur

Sebelum diumumkannya Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 19 hingga 23 Agustus 2023 mendatang KPU adakan rapat koordinasi pencermatan DCS guna mendapatkan pemahaman secara runtut dan sama terkait Pencermatan DCS hingga proses saat nantinya diumumkan. Kegiatan dilaksanakan pada Jum’at, 4-5 Agustus 2023 bertempat di KPU Kota Malang, Jl. Bantaran No.6, Purwantoro, Kec. Blimbing, Kota Malang. Hadir dalam kegiatan, Ketua KPU Provinsi Jawa Timur Choirul Anam, Anggota Gogot Cahyo Baskoro, Miftahur Rozaq, Nurul Amalia, Insan Qoriawan, Athoillah, Rochani beserta jajaran sekretariat terkait. Dalam sambutannya Ketua KPU Provinsi Jawa Timur Choirul Anam menyampaikan harapannya terkait tahapan dalam penyusunan DCS. “Tahapan penyusunan DCS ini diharapkan bisa membangun komunikasi yang baik dengan seluruh pihak. Divisi teknis harus menguasai seluruh aturan dalam proses tahapan, salah satunya jadwal pengumuman DCS." Ujarnya. “Divisi teknis juga harus bisa memastikan terkait ketersediaan anggaran pada tahapan Pencalonan, sehingga dapat memastikan kegiatan berjalan selaras dengan anggaran yang ada." imbuhnya. Usai sambutan dari ketua KPU Provinsi Jatim, dilanjutkan dengan pengarahan umum dari seluruh anggota KPU Jawa Timur yang dipandu langsung oleh  divisi Teknis Penyelenggaraan Insan Qoriawan. Di hari yang sama, Insan menyampaikan paparan materi rapat koordinasi yang membahas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis penyusunan DCS dan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota dan sesi tanya jawab. Pada hari kedua, kegiatan dilanjutkan dengan Rencana Tindak lanjut (RTL) rakor dan penutupan acara oleh Anggota KPU Jawa Timur Rochani pada Sabtu, 5 Agustus 2023. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari tersebut di ikuti oleh Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kab/Kota se-Jawa Timur.(zhr)

Selengkapnya
Jumat, 04 Agustus 2023 07:00
94

KPU Kabupaten Pasuruan Hadiri Rapat Kerja Teknis Sosdiklih Zona III

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasuruan turut hadir dalam kegiatan Rapat Kerja Teknis Sosialisasi Pendidikan Pemilih Zona III yang diselenggarakan pada tanggal 2-4 Agustus 2023. Bertempat di Grand Hotel Marcure, Jl. Hayam Wuruk, No 36. Jakarta. Dalam sambutannya Ketua KPU Republik Indonesia (RI) Hasyim Asy'ari menyampaikan bahwa pentingnya strategi yang tepat ketika melakukan sosialisasi dan informasi kepemiluan. “Perlu dirumuskan strategi sosialisasi dan pendidikan pemilih, baik konten maupun media yang digunakan agar tepat sasaran dan mampu menjangkau pemilih pada kalangan milenial dan generasi Z yang jumlahnya cukup signifikan pada pemilu 2024” ujarnya Adapun beberapa pesan terkait kepemiluan yang disampaikan olehnya, seperti : apa yang disampaikan atau dilaksanakan dalam sosialisasi, audensi yang dijadikan sasaran, metode, strategi dan media yang digunakan serta Time line yang tepat dengan tahap pemilu yang disampaikan. Kerjasama dengan Pemerintah Daerah pun juga diperlukan terkait Sosialisasi Jingle Pemilu dan juga Maskot Sura dan Sulu. Menurut Anggota KPU RI Divisi Sosdiklih Parmas August Mellaz KPU telah menyusun dan mengembangkan Indeks Partisipasi Pemilu (IPP) sebagai alat ukur untuk melakukan penilaian tentang partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pemilu tahun 2024. “IPP dan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (Siparmas), kita dapat mengukur partisipasi publik dan mengembangkan pusat pengetahuan dan berbagi pengalaman serta menjadi pusat kerjasama multi pihak tentang kepemiluan di Indonesia” jelasnya. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari tersebut dihadiri oleh 376 orang terdiri dari 11 satuan kerja (satker) Provinsi dan 183 satker Kabupaten/Kota yaitu divisi sosdiklih parmas, Kabag Teknis dan Hupmas dan Kasubag Teknis dan Hupmas se-Provinsi Jatim, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua Barat Daya. (N1K)

Selengkapnya