Pasuruan, kab-pasuruan.kpu.go.id – Memasuki seri VIII yang sekaligus menjadi seri pamungkas hari ini, Rabu (29/12/2021) KPU Kabupaten Pasuruan kembali mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh KPU RI dengan tema “Keamanan Siber dan Kedaulatan Digital Pemilu 2024”. Webinar ini diselenggarakan guna menjawab tantangan perlunya memperkuat keamanan dan kedaulatan sistem informasi yang akan diaplikasikan dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi tahapan Pemilu 2024.

Acara diikuti oleh berbagai peserta yang terdiri atas Ketua KPU Provinsi dan Ketua KPU Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, perwakilan partai politik, Non-Government Organization (NGO) serta para pemerhati Pemilu. Diselenggarakan secara daring via zoom meeting maupun live streaming youtube KPU RI, webinar dibuka secara langsung oleh Anggota KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi tepat pukul 09.00 WIB.

Dalam sambutan pembukaannya Pramono menyampaikan bahwa tujuan KPU mengadopsi dan mengaplikasikan berbagai kemajuan sistem IT (Informasi Teknologi) dalam tahapan Pemilu adalah guna memudahkan dan menyederhanakan kerja-kerja Pemilu, mendorong transparansi serta menyebarluaskan informasi kepada stakeholder, peserta pemilu maupun masyarakat. 
“Dalam mengadopsi IT kita juga harus memikirkan bagaimana meningkatkan pengamanan siber. Perkembangan IT tentunya diikuti pula oleh perkembangan ancaman-ancamannya yang juga tak kalah cepat. Oleh karena itu, IT tidak hanya dipertimbangkan dari sisi kemudahan dalam penggunaannya saja, namun juga keamanan sistem. KPU perlu menjalin sinergi dan kerjasama dengan berbagai pihak. Sebelum penggunaan, sistem IT harus dilakukan verifikasi dan audit sistem terlebih dahulu oleh instansi yang berwenang. Sementara pada saat berjalannya tahapan Pemilu maka kerjasama dengan instansi lain diperlukan guna memunculkan quick respon saat munculnya serangan,” tegasnya.

Lebih lanjut Pramono menegaskan bahwa Pemilu harus mampu menjamin integritas proses juga integritas hasil Pemilu sehingga mampu meningkatkan kepercayaan peserta pemilu maupun masyarakat terhadap hasil Pemilu. Tantangan dalam mengadopsi IT adalah menjamin dan memastikan bahwa seluruh proses IT yang telah diadopsi berjalan sesuai aturan, tidak mudah dimanipulasi dengan memanfaatkan celah yang ada dalam sistem sehingga dapat mempengaruhi hasil Pemilu. 

Acara dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber-narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya, dengan dimoderatori Sumariyandono selaku Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) KPU RI. Narasumber pertama, Edmon Makarim, S.Kom, SH, LL.M yang merupakan Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia menjabarkan materi tentang regulasi yang diperlukan dalam keamanan siber dalam Pemilu 2024 mendatang. Beliau menegaskan bahwa payung hukum diperlukan untuk mencegah profiling dan eksploitasi data pribadi serta penghapusan data pribadi yang diperoleh secara melawan hukum. 

Dilanjutkan secara pararel oleh narasumber kedua, Elizabeth Damayanti yang saat ini menjabat sebagai OVP Cyber Security, Direktorat Network & IT Solution PT. Telkom Indonesia. Wanita yang akrab disapa Ibeth ini memaparkan secara teknis tantangan dan berbagai ancaman keamanan siber dalam transformasi digital, serta bentuk antisipasi/inisiatif untuk memitigasi resiko. 
“Security hanya bisa berjalan dengan baik jika dienforce secara top down. Sehingga penting kiranya pimpinan secara aktif mengajak timnya hingga level yang paling bawah untuk berkomitmen membangun upaya antisipatif dalam menghadapi berbagai ancaman keamanan siber,” ujarnya.

Ismail Fahmi, Ph.D dari PT. Media Kernels Indonesia (Drone Emprit) yang sekaligus menjabat sebagai Dosen Universitas Islam Indonesia dan Wakil Ketua Komisi Infokom MUI Pusat menjadi narasumber ketiga pada webinar seri VIII ini. Mengusung tema ‘Potensi Misinformasi, Disinformasi dan Malinformasi (MDM) dalam Proses Pemilu 2024 beserta Solusinya’, Ismail menyatakan bahwa hal terpenting yang harus dilakukan KPU dalam pengamanan siber Pemilu 2024 adalah penyiapan tim KPU mulai dari pimpinan hingga tataran staf dalam menghadapi MDM terkait KPU dan Pemilu sehingga tidak gagap saat terjadi serangan. Hal lain yang harus dilakukan adalah hoax buster, kecepatan klarifikasi, dan edukasi publik untuk mendeteksi dini adanya MDM.

Usai pemaparan materi oleh ketiga narasumber, dibuka sesi diskusi dan tanya jawab untuk menjawab berbagai problematika di lapangan serta pendalaman materi terkait Keamanan Siber dan Kedaulatan Digital Pemilu 2024. Acara ditutup pada pukul 12.51 WIB oleh Deputi Bidang Administrasi KPU RI, Purwoto. Beliau berharap bahwa apa yang telah disampaikan oleh para narasumber dapat diimplementasikan dalam mempersiapkan keamanan siber pengelolaan IT KPU pada Pemilu 2024 mendatang.